Beranda Kepulauan Riau Bintan DPRD Bintan Apresiasi Pemda Dalam Mempertahankan Opini WTP 9 Kali Berturut-Turut

DPRD Bintan Apresiasi Pemda Dalam Mempertahankan Opini WTP 9 Kali Berturut-Turut

6
0

Bintan, GK.com – Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan menjadi Perda pada Sidang Paripurna yang digelar secara Virtual melalui Video Conference, Senin (6/7) siang.

Saat itu, Wakil Ketua I DPRD Bintan, Nesar Ahmad memimpin jalannya Sidang Paripurna dengan disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo serta Wakil Ketua II DPRD Bintan Agus Hartanto, serta segenap Anggota DPRD Bintan.

Juru bicara Pansus, Mirwan dalam laporannya menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemda Bintan dalam mempertahankan opini WTP selama 9 tahun berturut-turut.

Menurutnya, ada 11 point penting dari kesepakatan pansus mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bintan TA 2019, diantaranya realisasi APBD Bintan tahun 2019 sektor pendapatan sebesar Rp 1,321 triliun lebih dengan realisasi belanja sebesar Rp 1,327 triliun lebih dan surplus sebesar Rp 5,644 miliar lebih.

Sementara, untuk pembiayaan yang bersumber dari Silpa sebesar Rp 213 miliar lebih dan pengeluaraan pembiayaan untuk investasi sebesar Rp 2 miliar serta pembiayaan netto sebesar Rp 211 miliar lebih dan terdapat Silpa sebesar Rp 206 miliar lebih.

Dalam realisasi APBD Bintan tahun 2019 mencapai Rp 1.321.912.600.208,8. Dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya yang berjumlah Rp 1.128.432.282.210, 94, angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 193.480.317.997. Kenaikan tersebut terutama yang bersumber dari pajak daerah.

Sedangkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari dana perimbangan, kata dia, mengalami peningkatan dari tahun lalu.
“Perlu dilakukan optimalisasi dari semua potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah, termasuk yang bersumber dari dana bagi hasil pajak lainnya,” ujarnya.

Selain itu, Mirwan menambahkan, pansus dapat memahami dan menerima realisasi anggaran secara keseluruhan maupun pada anggaran masing-masing OPD secara keseluruhan pada pelaksanaan APBD Tahun 2019.

“Semua temuan BPK yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk segera ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi, baik dari BPK maupun DPRD,” sarannya.

Pansus tetap berharap bahwa, didalam perencanaan kedepannya dalam bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan dapat selalu menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Hal ini penting mengingat 3 bidang tersebut menyangkut hajat hidup rakyat yang primer dan penting agar program-program kedepannya dapat menjadi prioritas dan perencanaan yang lebih matang dan berkesinambungan. (*).

Editor : Febri