Batam, GK.com – Guna menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016–2021, Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam bersama Pemerintah Kota Batam gelar Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD, di Ruang Serbaguna DPRD Kota Batam, Selasa (6/8) sekitar pukul 13.30 Wib.
Dalam Rapat RPJMD tersebut, salah satu pembahasan didalamnya adalah terkait Koperasi dan Usaha Mikro, maka dari itu, Pansus mengundang beberapa Instansi terkait yang salah satunya adalah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.
Pada kesempatan itu, perwakilan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Nababan menuturkan pada periode sebelumnya, yakni di Tahun 2005-2008, ada koperasi yang dianggap aktif oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, padahal kenyataannya Koperasi tersebut tidaklah berjalan atau tidak aktif.
“Berdasarkan Peraturan Menteri yang baru, yang dimaksud Koperasi aktif adalah Koperasi yang berjalan, kemudian melaksanakan agenda rapat tahunan selama 3 Tahun berturut-turut, namun apabila setiap pengurus Koperasi tidak melaksanakan agenda tahunan tersebut, namun tetap melaporkan kegiatannya, maka Koperasi tersebut dianggap tidak aktif lagi,” ucap Nababan.
“Dari data lama, terdapat 58% Koperasi yang aktif, namun setelah disesuaikan sekarang ini berubah menjadi 22% yang aktif,” tambahnya.
Disampaikan Nababan, Koperasi yang ada sejak Desember kemarin adalah sebanyak 1.110 Koperasi, untuk terus mendorong Koperasi agar maju kedepannya, maka akan diadakan sosialisasi pengkoperasian, lalu memahami bagaimana pemilik mengelola Koperasi dan bagaimana menyadarkan para anggota dalam merasakan manfaat dan memiliki koperasi tersebut”. ujar Nababan.
Diakhir Rapat itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Aminta Tambunan yang saat itu bertindak juga selaku permimpin Rapat mengharapkan adanya peningkatan Koperasi yang bermanfaat bagi masyarakat Batam kedepannya dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. (RZ).
Editor : Febri
