Karimun, GK.com — Terkait belum tersedianya alat pengujian kendaraan atau Uji KIR di Kabupaten Karimun, Redaksi ini berupaya meminta tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Sekretaris Daerah (Sekda), apa penyebab dari Daerah tersebut hingga sampai saat ini belum memiliki Uji KIR? Padahal berkaitan hal tersebut sangatlah penting, karena menyangkut keselamatan bagi nyawa penumpang, maupun pengemudi transportasi umum.
Namun sayangnya, hingga berita ini di rilis, Sekda Karimun Dr. Sularno, S.Sos., M.Si., saat dikonfirmasi oleh Redaksi gerbangkepri.com melalui via WhatsApp, Kamis (19/11/2026) sekitar Pukul 16.01 WIB hanya membaca saja bahan pertanyaan yang diajukan oleh Redaksi.
BACA JUGA:
Serupa dan terkesan kompak dengan Sekda Karimun, anggota legislatif yang duduk di DPRD Karimun yang seharusnya memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai bentuk penyampaian ide, saran, harapan, dan keinginan masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan ataupun kebijakan ke depan juga tidak ada tanggapan saat di konfirmasi oleh Redaksi ini pada Kamis (19/11/2026).
Wakil Ketua II DPRD Karimun Ady Hermawan dan Ketua Komisi III DPRD Karimun Efrizal dihubungi sampai saat ini tidak merespon bahan pertanyaan yang diajukan oleh Redaksi.
Sikap diam para pejabat tersebut tentunya menimbulkan tanda tanya, mengingat ketersediaan alat Uji KIR merupakan kebutuhan penting untuk memastikan kendaraan angkutan umum agar dapat memenuhi standar kelayakan jalan sebelum membawa penumpang.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Karimun, Tohap Siahaan mengakui bahwa, daerah tersebut belum memiliki alat pengujian KIR. Akibatnya, kendaraan yang membutuhkan pengujian harus menumpang fasilitas pengujian di Kota Batam.
Fahmi, salah satu masyarakat Karimun kepada Media ini menyampaikan, “apa gunanya membangun fasilitas yang terlihat megah kalau keselamatan masyarakat yang setiap hari naik angkutan umum justru tidak menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah sendiri? Ini menyangkut nyawa manusia, bukan sekadar urusan proyek dan pembangunan fisik. Kondisi angkutan umum di Karimun sudah banyak yang memprihatinkan. Jangan sampai Pemerintah baru sibuk mencari solusi setelah ada korban jiwa. Jangan sampai pembangunan lebih diutamakan daripada keselamatan masyarakat!”. tegasnya.
Menurutnya, Pemerintah Daerah bersama DPRD seharusnya mampu menentukan skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat. Fasilitas pengujian KIR dinilai menjadi salah satu kebutuhan yang tidak sepatutnya terus diabaikan.
Publik pun menunggu langkah konkret Pemkab Karimun dan DPRD, khususnya Komisi III yang memiliki keterkaitan dengan bidang perhubungan, untuk menjelaskan kapan persoalan tersebut akan diselesaikan.
Redaksi gerbangkepri.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (DS)
Editor: Milla


