Batam, GK.com – Berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam pada Jumat (20/2/2026) siang, Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait permasalahan rumah subsidi di Perumahan Rhabayu Estuario.
Pada kesempatan itu, Komisi I berjanji akan terus mengurai persoalan tersebut agar duduk perkara menjadi jelas dan solusi dapat ditemukan.
“Meskipun saat ini warga selaku konsumen sudah menggugat ke pengadilan, kami berharap tetap bisa membantu menyelesaikan persoalan antara konsumen, pihak developer, dan pihak bank,” kata anggota Komisi I, Muhammad Fadli.
“Kita akan kembali menjadwalkan RDPU selanjutnya, karena pihak yang paling berkepentingan tidak hadir,” ujar Fadli.
Untuk diketahui, pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak Bank Tabungan Negara (BTN) dan developer PT Intan Karya Lestari tidak hadir meskipun telah masuk dalam daftar undangan RDPU.
RDPU digelar menyusul adanya keluhan warga selaku konsumen rumah subsidi yang menduga terdapat permainan harga terhadap rumah yang mereka beli. Warga menilai harga yang dibayarkan seharusnya bisa lebih rendah dari nilai yang ditetapkan saat transaksi.
Rapat tersebut dipimpin anggota Komisi I Muhammad Fadli bersama Sekretaris Komisi I Anwar Anas, lalu turut dihadiri oleh anggota Komisi I Muhammad Mustafa dan Hendrik. Serta perwakilan sejumlah instansi terkait, diantaranya, Direktorat Lahan BP Batam, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkimtan), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bagian Hukum Setdako Batam, Camat Sekupang, Lurah Patam Lestari, pimpinan organisasi GEMPA, dan perwakilan konsumen perumahan. (Rd)