DPRD Karimun Minta Diskresi Untuk Pecahkan Masalah Sembako

Karimun, GK.com – Ketua DPRD Kabupaten Karimun Raja Rafiza, S. T, M.M menyampaikan dalam beberapa minggu terakhir pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Karimun telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas persoalan pasokan dan tingginya harga kebutuhan pokok (sembako) di daerah tersebut.

Dalam Rapat yang melibatkan Bupati Karimun, Forkopimda (FKPD), Badan Pangan Nasional, Bea Cukai, serta Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah, menurut Ketua DPRD Raja Rafiza, terganggunya pasokan sembako disebabkan oleh aturan kepabeanan yang membatasi masuknya barang dari Batam ke Karimun.

“Memang beberapa minggu ini kami sudah melakukan rapat bersama Bupati, FKPD, Badan Pangan Nasional, dan Bagian Ekonomi. Penyebabnya karena pasokan sembako terblokir akibat aturan kepabeanan. Kita ketahui sebagian besar barang masuk dari Batam, sementara barang dari Batam tidak bisa langsung masuk ke Karimun, karena aturan Bea Cukai,” ujarnya di Ruang Kerja, Selasa(9/12/2025), Pukul 10.30 WIB.

Ia menjelaskan, secara status wilayah, Batam merupakan kawasan Free Trade Zone (FTZ), sementara Karimun hanya sebagian kecil yang berstatus FTZ, yakni di wilayah Parit Rempak. Untuk memasukkan barang ke Karimun tetap harus melalui pengawasan kepabeanan.

“Aturan ini sifatnya nasional. Batam FTZ penuh, sedangkan Karimun hanya sebagian. Itu pun untuk masuk barang tetap ada pengawasan, sehingga distribusi menjadi terhambat,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Daerah mendorong adanya diskresi atau kebijakan khusus di tingkat lokal, mengingat Karimun merupakan daerah perbatasan.

“Kami sudah meminta diskresi kepada Bupati, karena wilayah kita ini termasuk daerah perbatasan. Contohnya saja beras kita masih banyak yang masuk dari Malaysia. Saat ini Bupati masih melakukan lobi-lobi ke pusat. Mudah-mudahan bisa keluar kebijakan lokal khusus, sehingga barang konsumsi dari Batam bisa masuk ke Karimun untuk konsumsi masyarakat,” paparnya.

“Tingginya harga sembako saat ini menjadi keluhan utama masyarakat. Namun, harga di pasar secara umum belum menunjukkan penurunan signifikan. Kemarin kami kembali rapat bersama Bupati yang dihadiri Polres, Kejaksaan, TNI AL, Dandim, Badan Pangan Nasional, Bea Cukai, dan Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah. Semua hadir untuk membahas permasalahan sembako ini”. tutupnya. (DP)