Karimun, GK.com – Tugas utama dalam rangka mengembangkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB-PB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Kepri yang terdiri dari BP Batam, BP Bintan (termasuk Tanjungpinang), dan BP Karimun setidaknya ada 3.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yaitu yang pertama berkaitan percepatan pengintegrasian kawasan FTZ Batam Bintan Karimun (BBK) sesuai amanat PP Nomor 41 Tahun 2021. Yang mana sampai saat ini belum terealisasi.
Dalam rapat yang dilaksanakan pada Senin (14/02/2022) bersama BP Kawasan Karimun di BP Kawasan Karimun, Ansar yang juga menjabat selaku Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK) menerangkan, adapun tugas kedua adalah mendorong percepatan FTZ menyeluruh, khusus di wilayah BP Bintan (termasuk Tanjungpinang) dan BP Karimun yang saat ini wilayahnya masih terbatas.
“Sehingga fasilitas FTZ tidak hanya dapat dinikmati oleh pelaku investasi saja, melainkan juga untuk masyarakat setempat. Ketidakpastian hukum para investor juga akan tereliminasi nantinya,” ucap Ansar.
Saat itu, Ansar juga sempat menyinggung mengenai remunerasi bagi pegawai BP Karimun yang saat ini masih mengandalkan hibah dari APBD Kabupaten Karimun yang belum mendapatkan remunerasi dari APBN.
“Nanti saat akan menghadap Menko (Perekonomian), akan kita dorong kembali permasalahan ini,” tegasnya.
“Saat ini kita harus bersyukur, karena Kepri mendapatkan privilege dengan keberadaan kawasan khusus ini, yang mana tidak semua daerah yang mendapatkannya,” tuturnya.
“Dengan ini kita dapat memacu investasi daerah. Namun konsekuensi bagi Negara adalah, ada beberapa pendapatan Negara yang hilang karena dikonversi menjadi stimulus kepada investor baik di KEK maupun FTZ seperti pembebasan bea masuk, tax allowance, maupun stimulus lain,” ungkap Ansar.
Selanjutnya, Ansar memaparkan terkait kelembagaan yang ada pada FTZ di Kepri. Khusus di Batam, Dewan Kawasan FTZ langsung dipimpin oleh Menko Perekonomian, dengan Gubernur menjadi anggota Dewan Kawasan bersama beberapa Menteri di bidang yang berkaitan dengan keuangan.
“Untuk Bintan dan Karimun, Dewan Kawasan FTZ diketuai oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota sebagai wakilnya. Untuk itu, Kepala Daerah harus tau program BP Kawasannya,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ansar juga mendukung percepatan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Karimun. Menurut Ansar, walau lokasinya tidak berada di dalam kawasan FTZ, namun dengan adanya Bandara tentunya akan menjadi salah satu kunci berkembangnya kawasan FTZ tersebut.
“Kawasan FTZ Karimun sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai untuk mendorong pencapaian investasi”. jelasnya.
Turut hadir pada rapat saat itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Ketua DPRD Karimun Yusuf Sirat, Sekda Karimun M. Firmansyah, Staf Khusus Gubernur Nazaruddin, Kepala BP Karimun Faisal Rizal, Kepala Bandara Raja Haji Abdullah Fanani Zuhri, Kepala OPD Provinsi Kepri dan Kepala OPD Kabupaten Karimun. (Red/Ist).
Editor : Nur