Beranda Kepulauan Riau Tanjungpinang Pemko Tidak Transparan, DPRD Tanjungpinang Minta Perwako Direvisi

Pemko Tidak Transparan, DPRD Tanjungpinang Minta Perwako Direvisi

190
0

Tanjungpinang, GK.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang gelar Rapat Paripurna penyampaian Fraksi-Fraksi terhadap Jawaban Plt Wali Kota terkait hak interplasi DPRD tentang TTP ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Hj. Yuniarti Pustoko Weni itu sempat tertunda selama 1 jam menunggu kehadiran Plt Wali Kota, Hj Rahma, S.IP, sementara kuorum sudah memenuhi syarat yang ditetapkan dan disampaikan oleh Seketaris DPRD Kota Tanjungpinang bersama 18 orang anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

Fraksi Partai PDI-P, Supriono menyampaikan, “menolak semua jawaban Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap pertanyaan DPRD atas pelaksanaan peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2019, serta merekomendasikan kepada DPRD melalui pimpinan agar dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk melakukan perubahan peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2019, mulai dari proses pembentukan, sampai dengan isi materi peraturan tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar, Ashady Selayar menyampaikan pendapatnya yang menilai adanya ketidak transparansi oleh Pemerintah Tanjungpinang.

“Fraksi Golkar menilai Pemerintahan Kota Tanjungpinang dalam pengambilan kebijakan tidak transparan,” ungkapnya.

Fraksi PKS, M. Arif juga setuju dengan pendapat dari Fraksi Golkar, serta meminta agar merevisi peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2019.

“Kami meminta Perwako ditinjau kembali, karena adanya unsur ketidak adilan, dan kami meminta dalam waktu 1 bulan Perwako ini di revisi dengan melibatkan DPRD Kota Tanjungpinang”. pungkasnya. (Mis).

Editor : Febri