Beranda Kepulauan Riau Lingga Meskipun Terpisah, Rapat DPRD Dan Pemkab Lingga Berjalan Lancar

Meskipun Terpisah, Rapat DPRD Dan Pemkab Lingga Berjalan Lancar

213
0

Lingga, GK.com – Mendukung Pemerintah Pusat dalam memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lingga perdana menggelar Rapat Paripurna virtual melalui teleconference, dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga Tahun 2019.

Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nashiruddin saat memimpin jalannya Rapat Paripurna tersebut mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Pemkab dalam melaksanakan perintah konstitusi meskipun di tengah situasi yang tidak seperti biasanya, karena adanya penyebaran Covid-19.

“Hari ini kita melakukan Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ Bupati Lingga. Sidang ini kita laksanakan secara online sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Sehingga kami sangat mengapresiasi agenda penyampaian LKPJ ini tepat waktu sesuai dengan amanat konstitusi,” kata Udin sapaan akrab Ketua DPRD Lingga, Selasa (28/4) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lingga.

Ditempat terpisah, Bupati Lingga Alias Wello dan Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar tampak menyampaikan laporan LKPJ di Ruang Rapat Kantor Bupati Lingga. Meskipun Sidang Paripurna dilaksanakan melalui teleconference, namun semua anggota dewan dan peserta secara serius menyimak dan mengikuti jalannya rapat.

Dalam laporannya, Bupati Lingga menyebutkan penyampaian LKPJ ini dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mana Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, LKPJ dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada DPRD.

“Kami sangat menyadari bilamana LKPJ Tahun 2019 yang kami sampaikan ini, masih ditemui banyak kekurangan di sana sini, untuk itu kami mohon masukan agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan di masa-masa yang akan datang,” ujar Alias Wello.

“Ditahun 2019 lalu, Pemkab Lingga menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi vertikal, seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga, Ombudsman Kepri, BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, serta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjungpinan, kemudian di tahun itu, Pemkab Lingga juga menjalin kerjasama dengan Dirjen Holtikultura Kementan RI, serta Kantor Wilayah Kemenkumham RI,” terangnya.

Meski menjalin kerjasama dengan instansi vertikal, tetapi Pemda Lingga di Tahun 2019 tidak menjalin kerjasama dengan Pemda lainnya di Indonesia, melainkan hanya melanjutkan implementasi kerjasama yang sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, pandangan dari partai Golkar yang disampaikan oleh Seny terkait Rapat Paripurna tersebut, diisi dengan mengapresiasi Pemkab Lingga dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, untuk itu, teleconference ini Ia rasa tepat dilakukan demi menghindari kegiatan pengumpulan massa selama masa pandemik Covid-19.

“Kami apresiasi Bupati dan Wakil Bupati Lingga yang sudah melakukan pencegahan penyebaran Covid-19, dan menjalankan amanat Presiden RI dan Kapolri untuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang massa berlebih demi nawacita pencegahan ditengah pandemi ini”. pungkas anggota DPRD Lingga Komisi I itu. (Man).

Editor : Febri