Batam, GK.com — DPRD Kota Batam mulai menginventarisasi sejumlah ketentuan yang perlu diperbarui dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
Pembahasan tersebut dilakukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Batam bersama tim Pemerintah Kota Batam dalam rapat yang di pimpin Ketua Pansus Anwar Anas, Selasa (3/11/2026).
Ketua Pansus Anwar Anas pada kesempatan itu mengatakan, pembahasan tidak hanya berfokus pada draf revisi, tetapi juga mengidentifikasi substansi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam Perda yang berlaku perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya.
Pansus juga merencanakan pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat melalui forum diskusi terarah atau Focus Group Discussion (FGD).
Anwar juga menegaskan, pihaknya terbuka terhadap masukan masyarakat untuk menyempurnakan materi revisi, sehingga aturan yang dihasilkan nantinya dapat di terapkan secara efektif.
“ Kita siap menerima masukan-masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan Ranperda ini dan bagaimana nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat”. ucap Anwar Anas.
Revisi tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum, menjaga ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat di Kota Batam.
Turut hadir dalam rapat, Sekretaris Pansus Muhammad Fadhli, sejumlah anggota Pansus, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batam Siti Nurlailah, serta Kepala Satpol PP Batam Imam Tohari bersama jajaran Dinas Sosial dan Bagian Hukum Setdako Batam. (Red/*)
Editor: Milla


