Investasi di Rempang Tak Ditunda, Pemerintah Fokus Dialog di Titik Resisten

Tanjungpinang, GK.com — Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa usulan penundaan investasi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, tidak berlaku untuk seluruh kawasan, melainkan hanya di sejumlah titik yang masih menghadapi resistensi dari warga.

“Perlu saya sampaikan bahwa usulan penundaan investasi itu tidak untuk wilayah Rempang secara keseluruhan, tetapi pada lokasi tertentu, seperti di kawasan Sembulang,” ujar Iftitah usai melepas peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Jumat (1/8/2025).

Menurut Iftitah, pendekatan persuasif perlu dilakukan di kawasan yang masih menunjukkan penolakan. Ia menilai penting untuk membangun ruang diskusi agar warga memahami manfaat investasi bagi masyarakat sekitar, sekaligus menyampaikan aspirasi mereka.

Sementara itu, Pemerintah tetap mendorong dimulainya investasi di lokasi-lokasi yang telah menerima kehadiran proyek.

“Kalau ada titik-titik yang sudah terbuka, investasi harus segera dimulai, agar masyarakat percaya bahwa investasi itu nyata dan membawa manfaat,” tegasnya.

Investasi di Pulau Rempang merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang diharapkan membuka lapangan kerja, serta menggerakkan ekonomi setempat. Namun, proses implementasi sempat menghadapi dinamika sosial, terutama di kawasan yang masyarakatnya belum sepenuhnya menerima rencana tersebut.

Guna meredam kekhawatiran akan dampak sosial investasi, Iftitah mengimbau mahasiswa KKN Umrah yang ditugaskan di Pulau Rempang turut berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada penduduk lokal.

“Mahasiswa diharapkan mampu memberdayakan penduduk lokal, sehingga ketika investasi masuk, mereka bisa langsung terserap di lapangan kerja”. ucapnya.

Ia juga meminta mahasiswa menjadi jembatan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat dengan menyampaikan program pembangunan secara membumi dan solutif. Upaya menjaga suasana kondusif dan membangun kepercayaan publik dinilai penting demi kelancaran pembangunan kawasan.

Menteri Iftitah secara simbolis melepas 1.284 mahasiswa KKN Umrah yang akan disebar ke tiga wilayah di Kepri, yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kota Batam. Program KKN dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, mulai 1 hingga 31 Agustus 2025. (hdm)