Dukung Pemanfaatan Data Tunggal, Mendagri Teken Kerja Sama dengan BPS dan Pemda

Jakarta, GK.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Kerja sama ini bertujuan untuk penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

Prosesi penandatanganan berlangsung di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada Rabu, 21 Mei 2025, dan disaksikan oleh Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy. Mendagri, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Mendagri mengungkapkan apresiasi terhadap upaya Menteri PPN/Bappenas yang terus mendorong integrasi data tunggal pemerintah. Menurutnya, langkah ini sangat strategis untuk mendukung kebijakan berbasis data yang lebih akurat. “Insyaallah keputusannya [mengoptimalkan data tunggal] akan tepat. Tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga untuk menghindari masalah hukum yang sering muncul akibat data yang tidak akurat,” ujarnya.

Mendagri juga memberikan penghargaan kepada BPS atas kontribusinya dalam meningkatkan layanan, khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil). Ia menjelaskan bahwa data dukcapil terus diperbarui, mencakup angka kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. BPS, melalui jaringan di daerah, berperan penting dalam proses verifikasi data kependudukan.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa Kemendagri, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil, terus mengembangkan layanan jemput bola untuk perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Layanan ini telah menjangkau wilayah pedalaman hingga luar negeri dan mendapatkan respons positif dari masyarakat.

“Melalui kerja sama ini, kita saling melengkapi. Apalagi nanti didukung oleh unsur lain yang juga melakukan kegiatan serupa di bidangnya masing-masing,” tambah Mendagri.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghasilkan data yang akurat, yang akan menjadi dasar kuat dalam penyusunan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. “Kita harapkan kolaborasi ini dapat menghasilkan rekonsiliasi data yang lebih baik, sehingga para pengambil kebijakan dapat membuat keputusan yang tepat,” tandasnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari kementerian/lembaga, serta pejabat dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kemendagri. (Puspen Kemendagri)