Minggu, April 19, 2026
BerandaKepulauan RiauOmbudsman Kepri Gelar Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama 4 Kepala Daerah

Ombudsman Kepri Gelar Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama 4 Kepala Daerah

Batam, GK.com – Ombudsman Republik Indonesia (RI) melalui Ombudsman Perwakilan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar kegiatan yang bertemakan “Bersinergi Dalam Kualitas Pelayanan Publik, dan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara 4 Kepala Daerah bersama Ombudsman RI”.

Dalam kegiatan yang di pimpinan langsung oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri Dr. Lagat Parroha Patar Siadari SE,MH itu juga turut dihadiri oleh Kepala Ombudsman RI Ir. Jemsly Hutabarat SE.MM, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad SE,MM, Bupati Anambas, Bupati Lingga, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Wakil Bupati Karimun, Wakil Bupati Natuna, serta tamu undangan lainnya. Sementara untuk Pemerintah Kota Batam sendiri absen (tidak hadir) dan tidak ada mengutus perwakilannya dalam kegiatan tersebut.

Dalam amanatnya, Kepala Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat menyampaikan peran dari Ombudsman yaitu, “Ada Dua Fungsi di kita. Yang pertama penyelesaian laporan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dan fungsi yang terakhir yaitu pencegahan,” ujar Jemsly Hutabarat, Kamis (16/12/2021) sekitar pukul 08.30 Wib di Ballroom Love Seafood Batam Center.

Dikesempatan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Dr. Lagat Parroha menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Ombudsman RI, khususnya di Kepri.

“Ada 6 poin penting dimana menyangkut kepentingan publik, yaitu pengawasan pelayanan publik, percepatan penanganan laporan, koordinasi perkembangan laporan akhir tahun, pertukaran data atau informasi, sosialisasi, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM),” jelas Lagat Parroha.

Saat itu, Pihaknya juga berharap setelah ditandatangani nota kesepakatan ini dapat melahirkan inovasi dan kerja sama yang lebih baik lagi.

“Agar terciptanya sinergitas antara Ombudsman RI dan Perwakilan bersama Pemda setempat, di harapkan semua Kepala Daerah menjadikan sektor pelayanan publik menjadi program prioritas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dan Kepala Daerah dapat segera mengevaluasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah masing-masing”. harapannya. (IWD).

Editor : Milla

Berita Terkait

Berita Populer