Beranda Serba-Serbi Galeri Foto Wan Aris Minta Proses Pembebasan Lahan Tidak Mementingkan Kelompok Tertentu Saja

Wan Aris Minta Proses Pembebasan Lahan Tidak Mementingkan Kelompok Tertentu Saja

12
0
Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar saat menghadiri Musrenbang.

Natuna, GK.com – Hingga kini, permasalahan status kepemilikan beberapa lahan masih terjadi simpang siur.

Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar mengatakan, sampai saat ini revitalisasi SDN 001 Ranai yang tak kunjung terwujud, ternyata salah satu penyebabnya adalah permasalahan lahan.

Menurutnya, sudah beberapa kali Musrenbang usulan revitalisasi SD yang berada di tengah kota ini selalu muncul.

“Selain bangunan SDN 001 Ranai, ada juga lokasi lahan yang saat ini ditempati oleh Kantor Kelurahan Ranai Kota, itu statusnya masih milik warga,” ujarnya saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Bunguran Timur di RM Sisi Basisir Jalan DKW Mohd Benteng, Selasa (9/2).

SDN 001 Ranai

“Kalau status lahannya saja tak jelas, bagusan dicoret dari usulan,” tegas Wan Arismunandar.

Menurut Wan Aris, berlarutnya permasalahan lahan tersebut terkesan Pemkab Natuna tidak serius dalam menuntaskan persoalan ini, sehingga permasalahan itu tak kunjung tuntas.

“Disini ada pimpinan DPRD, mungkin nanti dapat kita sampaikan kepada Komisi III untuk segera dikomunikasikan dengan bagian aset BPKAD mengenai kejelasan lahan yang ada tersebut,” ucap Wan Aris.

Ia memaklumi, saat ini proses pembebasan lahan tidak seperti sebelum-sebelumnya, namun dia meminta regulasi yang ada dipelajari supaya aturan tersebut tidak menghambat jalannya pembangunan.

Kantor Kelurahan Ranai Kota

Wan Aris meminta proses pembebasan lahan juga nantinya jangan hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok tertentu, terlebih pembebasan yang nilainya besar, sementara untuk pembebasan lahan sifatnya kecil terkendala aturan.

“Kalau bisa katakan bisa, kalau tak bisa katakan tak bisa,” ucap Wan Aris.

Dalam kesempatan tersebut, Wan Aris juga kembali menegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus berdasarkan atas asas manfaat, dan menyentuh masyarakat.

“Tolong mempertimbangkan azas manfaat, menyentuh bagi masyarakat, dan adanya pemerataan dalam setiap program pembangunan ini yang kita butuhkan di setiap sudut daerah kita ini”. tukasnya. (*).

Editor : Febri