Beranda Serba-Serbi Galeri Foto Ketua Komisi I Natuna Sesalkan Sikap Bawaslu yang Terkesan Tidak Tanggap Atas...

Ketua Komisi I Natuna Sesalkan Sikap Bawaslu yang Terkesan Tidak Tanggap Atas Pelanggaran Pilkada

17
0
Gedung Daerah. (Ist).

Natuna, GK.com – Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar yang juga selaku Sekretaris Tim Pemenangan Wan Siswandi-Rodhial Huda (WS-RH)mengapresiasi adanya pengawasan ketat oleh tim Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat pada pelaksanaan tahapan proses Kampanye Paslon nomor urut 2.

Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan tugas dan fungsi seorang anggota Panwascam, mengawasi semua tahapan penyelenggaran Pilkada.

Namun, berbeda halnya dengan Bawaslu Natuna sendiri, Wan Arismunandar malah sangat menyayangkan sikap Bawaslu yang terkesan tidak tanggap akan potensi pelanggaran Pilkada.

Pasalnya, menurut Wan Aris, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal diduga telah melakukan pelanggaran Pilkada karena memberikan kewenangan dan keuntungan penggunaan fasilitas Negara bagi Calon Wakil Bupati (Cawabup) Natuna, Derry Purnamasari.

Ketua Komisi I DPRD Natuna. Wan Arismunandar. (Ist).

Saat ini, diketahui sejak ditetapkannya sebagai Cawabup Natuna oleh KPU, Derry diduga mendiami fasilitas Negara, yaitu Gedung Daerah yang merupakan Rumah Dinas Bupati Hamid Rizal.

Kendati Hamid Rizal merupakan ayah kandung Derry, menurut Wan Arismunandar, Gedung Daerah tidak semestinya didiami oleh Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah ataupun calon Wakil Kepala Daerah hingga penetapan pasangan calon terpilih.

“Memang sangat kita sayangkan sikap Bawaslu Natuna atas potensi pelanggaran Pilkada itu,” sesal Wan Aris, Kamis (08/10) siang.

Foto bersama. (Ist).

Sesuai dengan undang-undangan Nomor 10 Tahun 2016, pasal 190 UU juncto pasal 71 ayat (3), dimana dalam pasal tersebut melarang Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan Paslon, hingga dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Kalau kita mengacu pada Undang-Undang itu, sudah jelas melanggar aturan Pilkada,” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Natuna itu berharap, Bawaslu dapat menegakkan aturan dengan baik serta tidak melakukan tindakan yang terkesan berpihak kepada salah satu Pasangan Calon. (*).

Editor : Febri