Tanjungpinang, GK.com – Dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional yang jatuh pada 26 September mendatang, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau menggelar diskusi bersama insan media, Rabu (17/9/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan ulang tahun BPS, sekaligus upaya mempererat komunikasi dengan publik terkait data statistik.
Dr. Margaretha Ari Anggorowati, S.Kom, M. T, selaku Kepala BPS Kepri menyampaikan bahwa diskusi ini difokuskan pada isu-isu strategis yang sering menjadi perbincangan masyarakat, khususnya mengenai data kemiskinan.
“BPS menghitung kemiskinan makro, yaitu gambaran umum tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Misalnya, tingkat kemiskinan Kepri sebesar 4,44%. Namun, kami tidak bisa menyebutkan siapa orangnya, karena itu ranah data mikro yang dimiliki Kementerian Sosial atau Dinas Sosial,” ujarnya di Kantor BPS Provinsi Kepulauan Riau.
Ia menegaskan bahwa metode penghitungan kemiskinan BPS tidak pernah berubah sejak 1976, kecuali pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter, sehingga dilakukan penyempurnaan garis kemiskinan.
“Jadi kalau ada anggapan data BPS disetting atau berubah-ubah, itu keliru. Metodenya tetap konsisten,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPS juga menerangkan proses pengumpulan data dilakukan secara door-to-door oleh petugas sesuai sampel yang telah ditentukan. Untuk menjaga kualitas, data melewati berbagai lapisan pemeriksaan hingga siap dipublikasikan.
Selain isu kemiskinan, diskusi juga menyinggung konsep penduduk dan masyarakat, indikator sosial-ekonomi, hingga tantangan dalam menyajikan data yang benar-benar dapat dipahami publik. Wartawan yang hadir pun aktif memberikan masukan, salah satunya terkait kebutuhan pendalaman data agar informasi yang disajikan semakin komprehensif.
“Kami selalu membuka diri untuk eksplorasi data. Jika ada kebutuhan khusus dari media atau organisasi, BPS siap memberikan pendalaman sesuai prosedur,” tambah Margaretha Ari.
“Melalui kegiatan ini, BPS Kepri berharap media dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan data yang valid, akurat, dan tidak menimbulkan bias di tengah masyarakat”. harapnya. (DS)