Karimun, GK.com – Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Karimun menggelar pertemuan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Karimun untuk membahas Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg dan biaya wahana bermain anak, Jumaat (12/07/2024).
Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Cabang karimun Dian Ihkwan mempertanyakan beberapa hal terkait LPG 3 kg yaitu penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang belum ditetapkan paska Peresmian SPBE, keberadaan tabung yang rusak, serta fungsi pengawasan dari Disprindag terkait eksekusi di lapangan, karena ada indikasi penyelewengan tabung serta persoalan wahana permainan anak, dan meminta klarifikasi Disprindag terkait pungutan biaya wahana bermain anak kontribusi dari Disprindag sejauh ini seperti apa?
Kepala Disperindag karimun Basori di dampingi Kepala Bidang ESDM, Vandarones Purba serta Kepala Bidang Perdagangan menyampaikan, penyesuaian HET Gas LPG 3 kg di Karimun.
“Karimun telah disesuaikan dari Rp 25 ribu menjadi Rp 21 ribu. Penyesuaian ini berlaku khusus untuk wilayah Pulau Karimun Besar. Sedangkan di luar pulau Karimun masih mengambil dari TAanjung Uban, jadi menggunakan harga Rp 25 ribu, dikarenakan dengan biaya bongkar muat dan biaya transportasi laut,” ungkap basori, Jumat di Ruang Kerjanya.
“Perubahan kebijakan harga ini telah diberlakukan sejak tanggal 15 Juli 2024. Penggunaan LPG 3 Kg ditujukan bagi konsumen rumah tangga serta untuk usaha mikro, nelayan, dan petani,” tegasnya.
Basori menambahkan, terkait tabung gas yang berkarat dikarenakan panjangnya perjalanan tabung gas tersebut dari Tanjung Uban yang menggunakan transportasi laut, sehingga rentan terkena korosi yang disebabkan air laut. Jadi, tingkat kerusakannya memang sangat tinggi. Lalu, tabung-tabung tersebut ketika di pindahkan dari truk masuk ke kapal kadang-kadang di lempar.
“Ya saat ini tingkat kerusakan yang tinggi di Karimun ketimbang Batam, maka dari itu, sudah saya sampaikan kepada teman-teman Agen termasuk trasporter, kalau bisa mungkin memakai stren, supaya ada tempatnya, agar tidak di lempar. Yang rusak diperbaiki di bengkel pertamina, Alhamdulillah diresmikan SPBE pertamina mengganti tabung baru sekitar 13.000,” ucapnya.
“Saya ingin menegaskan kepada semua pangkalan LPG 3 Kg, untuk tidak melakukan penimbunan atau menjual di atas HET yang telah ditetapkan. Jika terdapat temuan, maka kami akan segera memberikan sanksi untuk pangkalan tersebut tidak bisa beroperasi selama 3 bulan,” ujarnya.
Disperindag Karimun akan melakukan pengawasan rutin dan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karimun.
“Kami juga butuh Kerjamasama semua pihak. Jadi, jika ada
indikasi temuan, segera di laporkan ke kita, bisa juga langsung ke Satpol PP),” tutur Basori.
Pangkalan LPG di Karimun diingatkan untuk patuh terhadap ketentuan ini demi menjaga ketersediaan pasokan gas elpiji, dan mencegah terjadinya kelangkaan serta fluktuasi harga yang merugikan konsumen. Sinergi antara Pemerintah dan pihak terkait diharapkan mampu mengawal dan mengatur distribusi gas elpiji dengan lebih efektif.
Terkait wahana bermain anak di kostal Area basori menerangkan,, “Ya benar kita memungut biaya per bulannya Rp 100 rb, itu kita nama kan uang distribusi/sewa, namun uang tersebut kita langsung setor ke kas daerah, tidak sampai uang itu 24 jam uang nya sudah kami setor kan”, ujarnya
“Lalu terkait jalan yang rusak kita sudah berkoordinasi sama PU, karena pada idealnya lapangan tersebut digunakan untuk melaksanakan event besar. Kami malah sudah menyarankan untuk wahana bermain anak ini di pindahkan di depan costal yang tanah kosong kan itu tanah Pemda, cuman sampai sekarng belum di eksekusikan, dan kami juga berencana kedepannya akan mengadakan koperasi disana, sehingga anak yang terluka bisa mendapatkan pertolongan pertama,” paparnya.
Terkait mekanisme bermain wahana terutama sepeda listrik, Ketua Pemuda Demokrat mempertanyakan juga dari Disprindag untuk wahana bermain ini seperti apa?.
“Karena saya lihat terutama sepeda listrik itu kecepatan sepeda nya tidak teratur, sehingga rawan kecelakaan,” ucap Dian.
Basori menanggapi ini sebagai bahan evaluasi kami kedepannya, kami akan memperbaiki mekanisme wahana bermain anak tersebut. Dan kita semua harus saling menjaga antar yang punya wahana, masyarakat, dan pemerintah”. tutup Basori. (RP).
