Sabtu, April 13, 2024
spot_img

Wamenkumham: Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa

Jakarta, GK.com – Temu Bisnis Tahap VI yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berakhir pada Sabtu (05/08/2023). Acara ini bertujuan untuk mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan bahwa Temu Bisnis Tahap VI merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

“Meskipun Temu Bisnis Tahap VI telah selesai, kita harus tetap semangat untuk berperan aktif dalam belanja produk dalam negeri. Ini penting karena pemerintah merupakan konsumen terbesar barang dan jasa, baik di pusat maupun di daerah. Dengan begitu, kita bisa mencapai target belanja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Eddy.

Eddy menambahkan bahwa tema Temu Bisnis Tahap VI kali ini adalah ‘Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa’. Ia berharap bahwa baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun BUMN dan BUMD, dapat mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja PDN sebesar 95% dari total belanja pengadaan barang dan jasa, hingga akhir tahun 2023.

Temu Bisnis Tahap VI berlangsung selama tiga hari di Jakarta International (JI) Expo, Jakarta. Selama acara ini, tercatat transaksi PDN sebesar 29,5 triliun rupiah, yang terdiri dari transaksi oleh Kementerian/Lembaga sebesar 18,5 triliun rupiah dan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebesar 11,34 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat dari transaksi PDN sebelumnya yang sebesar 420,7 triliun rupiah menjadi 448,8 triliun rupiah.

Selain itu, Kemenkumham juga memberikan layanan publik seperti layanan Paspor Merdeka dengan jumlah pemohon sebanyak 2.684 orang, pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM).(rls)

Editor : Ronny

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles