Beranda Kepulauan Riau Dinsos Kepri Gelar UPSK Untuk Penyandang Disabilitas

Dinsos Kepri Gelar UPSK Untuk Penyandang Disabilitas

134
0

Tanjungpinang, GK.com – Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau menggelar acara Pelaksanaan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) untuk penyandang disabilitas yang ada di Kota Tanjungpinang, Senin (1/4), di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, sekitar pukul 09.30 Wib.

Dalam kegiatan itu, Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Noor Lizah Noordin yang membuka resmi acara tersebut mengatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan masyarakat lainnya.

“Acara UPSK yang sedang kita ikuti saat ini merupakan salah satu hak dari para penyandang disabilitas untuk mendapatkan kedudukan yang sama dengan masyarakat lainnya dalam bidang kesejahteraan sosial,” kata Noor Lizah.

Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd yang turut hadir pada kesempatan itu mengharapkan agar tidak adanya sikap saling membeda-bedakan terhadap penyandang disabilitas yang ada di Kota Tanjungpinang.

“Jangan menganggap remeh kepada siapapun, termasuk kepada para penyandang disabilitas, karena sudah ada Undang-Undang yang mengisyaratkan Lembaga-lembaga untuk menerima pelamar yang berkebutuhan khusus apabila memiliki kemampuan yang dibutuhkan,” tegas Syahrul.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Disabilitas Dinsos Provinsi Kepri, Nikolaus Nusa Nori, S.E menjelaskan bahwa dalam acara tersebut nantinya akan ada pemeriksaan medis, konsultasi psikologis dan keterampilan praktis.

“Usai terlaksananya kegiatan ini, nantinya kita akan mendapatkan rekomendasi dari Dokter terkait apa saja yang dibutuhkan untuk para penyandang disabilitas,” jelas Niko.

Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Agustiawarman, S.Sos, MM mengatakan bahwa ada untuk saat ini, ada sekitar 100 penyandang disabilitas yang ada di Kota Tanjungpinang yang nantinya akan diperiksa.

“Kami dari Dinas Sosial Kota Tanjungpinang bersama Dinas Sosial Provinsi Kepri nantinya akan menindaklanjuti apa saja yang menjadi kebutuhan mereka untuk dilaporkan kepada Pemerintah Pusat”. terang Agustiawarman. (FL).

Editor : Febri