JAKARTA, GK.com — Wacana perombakan kabinet kembali mencuat usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung pentingnya integritas pejabat publik dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (2/6/2025).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut reshuffle sebagai hal yang mungkin terjadi, tetapi sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
“Ya, reshuffle itu sesuatu yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa yang terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” kata Hasan di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Menurut Hasan, hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait reshuffle. Segala kabar yang beredar di ruang publik disebutnya masih sebatas spekulasi.
“Selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden, semua yang beredar hanyalah asumsi atau aspirasi. Tidak ada satu pun informasi reshuffle yang dapat dijadikan pegangan hingga disampaikan langsung oleh Presiden,” ujarnya.
Hasan menambahkan bahwa Presiden Prabowo memiliki penilaian objektif dan menyeluruh terhadap para pembantunya di kabinet. Evaluasi itu mencakup aspek kinerja, kebutuhan kementerian, hingga integritas pejabat bersangkutan.
“Apa kelebihan? Apa kekurangan? Masih dibutuhkan atau tidak? Ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh,” tutur Hasan.
Ia juga merujuk pada peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo sehari sebelumnya. Dalam pidatonya di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Presiden menegaskan agar pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah lebih baik mengundurkan diri sebelum diberhentikan.
“Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” ujar Presiden Prabowo dalam amanatnya, Senin (2/6/2025).
Hasan menekankan bahwa peringatan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi siapa saja yang mengemban jabatan publik. Ia memastikan bahwa Presiden tidak menargetkan individu tertentu dalam pernyataannya.
“Ini peringatan secara umum. Tidak ditujukan kepada nama-nama tertentu,” ucap Hasan.
Sejauh ini, belum ada sinyal kuat dari Istana terkait waktu atau susunan menteri yang akan terdampak. Namun, dinamika di internal kabinet diperkirakan akan menghangat seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap efektivitas pemerintahan dalam masa transisi awal kepemimpinan. (hdm)

