Beranda Nasional BEM RI Menilai Presiden Tak Perlu Keluarkan PERPPU KPK

BEM RI Menilai Presiden Tak Perlu Keluarkan PERPPU KPK

57
0

Jakarta, GK.com – Negara Indonesia yang belakangan ini dimunculkan dengan beragam polemik terkait penolakan atas pengesahan Revisi Undang Undang (RUU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang oleh DPR dan Pemerintah telah disahkan pada bulan lalu, menimbulkan  gerakan-gerakan sosial yang menginginkan dan mendesak Presiden untuk menerbitkan PERPPU KPK yang sebenarnya tidakseharusnya Presiden menerbitkan PERPPU.

Menurut penghematan kami, sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Indonesia (BEM RI), berpendapat bahwa, gerakan mendesak Presiden untuk menerbitkan PERPPU tidak memiliki dasar hukum yang jelas, yang mana syarat-syarat dari diterbitkannya PERPPU itu belum terpenuhi.

 

Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Indnesia

 

“Kita bisa lihat dalam Pasal 22 ayat (1) Undang Udang Dasar (UUD) Tahun 1945, disebutkan bahwa “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Pasal 22 ayat 1),” terangnya

“Adapun dijelaskan juga dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 4 yang berbunyi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa,” tambahnya.

Yang harus dipahami disini adalah frasa yang menyebutkan “kegentingan yang memaksa”, maka menurut kami, Presiden Tidak Perlu menerbitkan PERPPU KPK, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang dan fakta Negara dalam proses pembangunan yang baik-baik saja, tidak ada fakta yang gentingatau negara diujung tanduk.

Oleh sebab itu, dalam hal polemik akan Pengesahan Revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak perlu diperbesar-besarkan, apalagi sampai mendesak Presiden untuk menerbitkan PERPPU, Kalau memang ada pihak-pihak yang merasa keberatan akan Pengesahan Revisi UU KPK tersebut, maka alangkah eloknya menempuh jalan konstitusional, yaitu judicial review di Mahkamah Konstitusi, sehinggah marwah hukum Indonesia memiliki kedudukan yang tinggi yang tidak boleh dipermainkan oleh kepentingan apapun itu.

Dengan ini, kami dari Badan Esekutif Mahasiswa Republik Indonesia dengan tegas :

  1. Kami meminta Kepada presiden untuk tidak menerbitkam PERPU KPK yang belum memenuhi syratat konstitusional.
  2. Kami menolak dipermainkamnya marwah hukum Indonesia oleh sekelompok gerakan-gerakan yang medesak presiden menertibkan PERPPU KPK.
  3. Kami Menghimbau kepada kelompok-kelompok yang keberatan akan pengesahan revisi UU KPK agar menempuh jalur konstitusional, yakni Judisial Review.
  4. Kami Yang Tergabung Dalam BEM RI mendukung Penuh UU KPK.

(*).