Beranda Kepulauan Riau Batam DPRD Batam Gelar Rapat Paripurna Penjelasan Pemko Batam Atas Penarikan Ranperda RDTR...

DPRD Batam Gelar Rapat Paripurna Penjelasan Pemko Batam Atas Penarikan Ranperda RDTR 7 BWP Tahun 2020-2040

48
0

Batam, GK.com – Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ruslan M Ali Wasyim pimpin jalannya Rapat Paripurna terkait Penjelasan Walikota Batam terhadap penarikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) 7 (Bagian Wilayah Perencanaan) BWP di Pulau Batam Tahun 2020-2040.

Turut hadir saat itu, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, para anggota DPRD Batam, dan Forkopimda Kota Batam.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, M Ali Wasyim menuturkan bahwa, Ranperda RDTR ini merupakan program inisiatif Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD pada Rapat Video Converence beberapa waktu lalu, dan telah melalui tahapan pembahasan suatu Ranperda.

“Berdasarkan hasil Koordinasi Pemerintah Kota Batam bersama Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembentukan Ranperda itu, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, pasal 18 ayat 3 yang menyebutkan, Bupati/Walikota, wajib menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR,” jelasnya, Rabu (3/3) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam.

Kemudian Dirinya mengatakan, berdasarkan surat Walikota Batam tertanggal 13 Januari 2021, Pemerintah Kota Batam mengajukan permohonan penarikan kembali Ranperda RDTR 7 BWP tersebut yang saat ini sedang dalam pembahasan.

“Pada tanggal 23 Februari 2021 telah dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait tindak lanjut Ranperda RDTR, kesimpulan dalam Rapat menyatakan penarikan Ranperda RDTR akan dilakukan sesuai amanat pasal 10 Ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018, yang penarikannya dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Kepala Daerah dengan surat persetujan bersama DPRD,” tuturnya.

Kemudian dikesempatan yang sama, Walikota Batam melaui Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menjelaskan, ketujuh wilayah yang masuk dalam usulan Ranperda RDTR (BWP) adalah Sekupang, Batuaji, Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batuampar, dan Lubukbaja.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam pasal 14 ayat (5) menyatakan bahwa RDTR perlu disusun sebagai dasar pelaksanaan dan operasional yang rinci dari pemanfaatan ruang yang tertuang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

Kemudian Ia menyebutkan, hal ini dimaksudkan bahwa RDTR memberikan akurasi yang lebih jelas dalam menjelaskan berbagai struktur dan pola ruang beserta aturan pemanfaatannya untuk mempermudah perizinan.

“Kota Batam merupakan satu dari 57 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Daerah dengan potensi investasi tinggi. Sehingga Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus dalam memberikan RDTR berbasis OSS di Kota Batam. Sebagai upaya mewujudkan kemudahan percepatan pelayanan kepastian hukum terhadap pengusaha di Daerah,” sebut Amsakar.

Dirinya juga mengungkapkan saat itu dalam pidatonya, sesuai amanat dan ketentuan perundang-undangan Pemerintah Kota Batam yang telah menyampaikan Ranperda RDTR 7 WBP kepada DPRD Kota Batam pada tanggal 20 April 2020 lalu, masih dalam proses pembahasan, maka disepakati Ranperda RDTR akan ditunda sampai akan ditetapkannya Ranperda RTRW Kota Batam 2020-2040.

“Sejalan dengan proses Vitalisasi dan Penetapan Ranperda RTRW Kota Batam tersebut, pada tanggal 2 November 2020 lalu, Ranperda RTRW itu telah disepakati antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam. Namun disaat perencanaan itu berlangsung dalam tahap evaluasi di Provinsi dengan terbit Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 18 ayat 3,” ungkapnya.

“Sehingga berdasarkan aturan tersebut, Pemko Batam menyampaikan secara resmi penarikan Ranperda RDTR Kota Batam kepada Ketua DPRD dan Ketua Pansus RDTR Kota Batam melalui surat Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Batam Tanggal 21 Januari 2021,” tukasnya. (RC).

Editor : Dina