Beranda Kepulauan Riau Anambas Menolak Permen-KP 59, HNSI Orasi di Depan Kantor Satwas SDKP KKA

Menolak Permen-KP 59, HNSI Orasi di Depan Kantor Satwas SDKP KKA

76
0

Anambas, GK.com – Terkait Permen-KP Nomor 59 Tahun 2020 yang mengizinkan beroperasinya alat penangkapan ikan cantrang dan pukat harimau, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) melakukan orasi di depan Kantor Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) Kabupaten Kepulauan Anambas, pada Rabu (23/12) sekitar pukul 10.00 Wib.

HNSI menolak Permen-KP ini dikarenakan cantrang dan pukat harimau bisa menyebabkan kerusakan sumber daya ikan serta tidak ramah lingkungan.

Ketua HNSI, Yusuf mengatakan bahwa, sebelumnya alat tangkap tersebut sudah dilarang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

“Alat tangkap itu kan sudah dilarang dalam Permen-KP Nomor 2 Tahun 2015, karena tidak ramah lingkungan serta bisa menyebabkan kerusakan pada sumber daya ikan,” jelasnya.

Selain permasalahan tersebut, saat itu, para Nelayan juga mengeluhkan masih ada ditemukan kapal Pukat Mayang yang masih beroperasi di perairan Natuna.

“Sampai saat ini, kami para Nelayan masih menemukan adanya Kapal Pukat Mayang yang masih beroperasi, padahal perjanjiannya kapal itu tidak boleh lagi beroperasi, tetapi kapal itu masih beroperasi bahkan hingga melanggar zonasi tangkap,” ungkap Yusuf.

Sementara itu, menanggapi terkait adanya temuan Kapal Pukat Mayang yang masih beroperasi, Koordinator Satwas SDKP Kabupaten Kepulauan Anambas, Widodo menjelaskan bahwa, saat ini Kapal Patroli dari pihaknya sedang tidak maksimal dan sedang dibawa ke Batam untuk dilakukan perbaikan.

“Saat ini, kapal kami sedang dalam keadaan tidak maksimal, dan posisinya juga tidak disini, tetapi di Batam untuk dilakukan perbaikan,” kata Widodo.

Sedangkan, terkait Permen-KP Nomor 59 Tahun 2020, Widodo menyampaikan bahwa hal itu masih bisa di evaluasi apabila terdapat hal-hal yang ternyata menimbulkan keluhan.

“Kami ini hanya Pelaksana Kebijakan, jika ada peraturan yang baru, dan dirasa bisa menimbulkan konflik ataupun merasa dirugikan, maka kami akan menyampaikan keluhannya, Permen yang baru ini juga masih bisa di evaluasi jika dirasa masih ada yang perlu di evaluasi,” tegasnya.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan ke Pimpinan, lalu seterusnya akan dilanjutkan ke tingkat Pusat”. tutup Widodo. (FR).

Editor : Febri