Beranda Kepulauan Riau Karimun DPRD Karimun Sepakati Berikan Tanggapan Ranperda Pembentukan Kecamatan Dalam Bentuk Tertulis

DPRD Karimun Sepakati Berikan Tanggapan Ranperda Pembentukan Kecamatan Dalam Bentuk Tertulis

199
0

Karimun, GK.com – Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Balai Rong Sri, Gedung DPRD Karimun, dilakukan pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar di Kabupaten Karimun.

Ketua DPRD Karimun, M. Yusuf Sirat dikesempatan itu membuka dan memimpin jalannya Rapat sebelum mempersilahkan Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si untuk menyampaikan pidato terkait Ranperda tersebut.

Pada kesempatan itu, Aunur Rafiq mengatakan, sejak terbentuknya Kabupaten Karimun pada Tahun 1999, diketahui sampai saat ini Kabupaten Karimun telah beberapa kali melakukan pembentukan Kecamatan, yang mana pada Tahun 2012 dari 9 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, diantara Kecamatan baru tersebut adalah Kecamatan Meral Barat, Belat dan Kecamatan Ungar.

“Rencana pembentukan Kecamatan dalam wilayah Kecamatan Karimun dan Kecamatan Moro sudah dilakukan kajian Akademik pada tahun 2015 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, didalamnya menyebutkan bahwa daerah dapat membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, serta sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor 138.3/0492/SET pada tanggal 10 April 2017,” papar Aunur Rafiq.

Dijelaskan Bupati Karimun, letak geografis Kabupaten Karimun terdiri dari beberapa pulau besar maupun kecil yang menyebabkan terhambatnya akses pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Kecamatan yang ada saat ini menjadi salah satu alternatif solusi, guna memperdekat penyelenggaraan dengan cara peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, dalam pembentukan Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar Bupati Karimun mengungkapkan, hal itu didasari atas asas Desentralisasi dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap memperhatikan nilai budaya, sosial, moral, keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum, serta memiliki tujuan dalam efektifitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Desa, juga dapat memperpendek rentang kendali dalam pembinaan dan pelayanan.

“Adapun ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah tujuan pembentukan, nama Kecamatan, cakupan wilayah, batas wilayah, jumlah pulau, pembinaan dan pengawasan, serta aset dan pembiayaan yang secara keseluruhan rancangan terdiri atas 8 bab dan 16 pasal,” terangnya.

Sebelum mengakhiri pidatonya, dihadapan para anggota DPRD Karimun yang hadir, Aunur Rafiq meminta agar Ranperda yang Ia sampaikan ini kiranya dapat dibahas secara seksama dan disempurnakan sebelum akhirnya disepakati dan disahkan menjadi pijakan bagi pihak yang berkepentingan, guna meningkatkan pelayanan Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat serta dapat menjalankan roda Pemerintahan yang baik dan sesuai dengan tujuan pembanguan Daerah Kabupaten Karimun.

Ketua DPRD Karimun, Yusuf Sirat usai mendengarka penyampaian pidato dari Bupati Karimun mengatakan, “mengingat dengan adanya pandemi Covid-19, kami sepakat akan memberikan tanggapan tersebut secara tertulis”. tutupnya mengakhiri Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (10/8). (RC).

Editor : Febri