Beranda Kepulauan Riau Karimun Dinas Pariwisata Karimun Akan Lakukan Pertimbangan Teknis Kepariwisataan atas Hotel Satria Karimun

Dinas Pariwisata Karimun Akan Lakukan Pertimbangan Teknis Kepariwisataan atas Hotel Satria Karimun

245
0

Karimun, GK.com – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, melalui Kepala bidang Destinasi Pariwisata akan melakukan pertimbangan teknis di Tempat Hiburan Malam (THM), terkait pengurusan syarat administrasi tentang pengajuan usaha kepariwisataan, mengenai adanya Gelanggang Permainan (Gelper) dan permainan bola pimpong di Hotel Satria Karimun.

Kepada Awak Media ini, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disparbud Kabupaten Karimun mengatakan, “Dalam pengajuan perizinan usaha kepariwisataan di Hotel Satria, kami akan melakukan pertimbangan teknisnya, yaitu dengan pengecekan alat permainan yang dilaporkan, apakah sesuai dengan yang diajukan,” ungkapnya.

“Kemudian pertimbangan teknis tersebut akan kami upload ke dalam aplikasi SiCantik dan akan di proses oleh DPMPTSP untuk menyetujui permohonan tersebut, serta akan dilaporkan ke lembaga OSS,” lanjut Suarni, Rabu (29/07) sekitar pukul 10.00 Wib.

Untuk pelaku usaha, Suarni menyampaikan bahwa, apabila akan melakukan usaha kegiatan kepariwisataan haruslah mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2005 tentang penyenglenggaraan usaha kepariwisataan, yang isinya setiap usaha yang bergerak di bidang pariwisata, dilarang melakukan perubahan tempat dan kapasitas usaha tanpa adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, dilarang melakukan kegiatan perjudian, prostitusi dan kegiatan yang melanggar norma asusila di lokasi usaha, apabila selama menjalankan usaha kepariwisataan ada penyalahgunaan fungsi usaha, maka Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun akan merekomendasikan untuk pembekuan usaha sementara kepada DPMPTSP.

“Proses selanjutnya kami serahkan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Karimun,” ucapnya.

“Kita menyetujui untuk pelaku usaha kepariwisataan, namun kami minta agar tetap memperhatikan Peraturan Daerah mengenai hal tersebut, jangan sampai adanya perjudian, prostitusi dan narkoba, apabila kedapatan kami akan merekomendasikan untuk pembekuan usaha sementara”. tegasnya. (RC).

Editor : Febri