Beranda Hukrim Menyandang Status Terdakwa, Rini Pratiwi Bebas Ikuti Sejumlah Kegiatan di Gedung DPRD...

Menyandang Status Terdakwa, Rini Pratiwi Bebas Ikuti Sejumlah Kegiatan di Gedung DPRD Tanjungpinang

222
0
Rini Pratiwi saat menghadiri Rapat Paripurna, Jumat (29/10/2021) di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang

Tanjungpinang, GK.com – Menyoroti kasus Gelar yang tidak sesuai (palsu) yang digunakan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Rini Pratiwi yang telah resmi menyandang status sebagai terdakwa dan telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang pada Kamis 12 Agustus 2021 lalu, dinilai kurang adil.

Pasalnya, dengan status terdakwa yang sudah resmi disandang oleh nya, Rini Pratiwi yang juga selaku Anggota Legislatif di DPRD Kota Tanjungpinang itu terkesan mendapatkan perlakuan istimewa di DPRD Kota Tanjungpinang. Hal ini dapat terlihat dengan rutinnya kehadiran Rini Pratiwi yang kerab datang ngantor dan masih menghadiri sejumlah Rapat-Rapat penting yang digelar oleh DPRD Kota Tanjungpinang.

Menyikapi hal itu, Media ini pun mencoba meminta tanggapan dari Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni.

Saat dikonfirmasi oleh tim Media ini melalui Whatsapp terkait kasus yang menimpa anggotanya di DPRD Kota Tanjungpinang hanya menjawab, “Sedang pembahasan,” jawab Weni, singkat, Jumat (29/10/2021) pukul 19.27 Wib.

Lebih lanjut ketika Media ini bertanya terkait apakah ada sanksi administrasi atau yang lainnya yang akan diberikan oleh DPRD Kota Tanjungpinang kepada Rini Pratiwi ? Dan apakah selama proses berjalan Rini Pratiwi masih tetap menerima Gaji serta Insentivnya sebagai Wakil Rakyat di DPRD Kota Tanjungpinang ? Weni enggan menjawab pertanyaan ini.

Dikesempatan berbeda, Muhammad Sacral Ritonga selaku Humas di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang saat ditemui oleh tim Media ini, Jumat (29/10/21) sekitar pukul 13.50 Wib menjelaskan, “Penolakan permintaan banding dari Penuntut Umum selanjutnya menguatkan putusan PN Tanjungpinang nomor 114 Pidana Khusus (Pidsus) pada tanggal 12 Agustus 2021 dan yang dimohonkan banding tersebut, membebankan biaya perkara kepada terdakwa di dua tingkat pengadilan, yaitu pada tingkat banding sejumlah Rp 2.500,-. Artinya dikuatkan putusan Pengadilan Negeri. Dia tidak bebas ya, cuma yang bersangkutan tidak ditahan,” terangnya.

“Sementara untuk proses kedepan pihak PN Tanjungpinang tidak dapat memberi keterangan, kerena itu adalah wewenang Jaksa dan Terdakwa itu sendiri,” tegas Sacral.

“Intinya ya itu tergantung dari mereka, mau mereka terima atau mau menimbang Hak Asasi dan sebagainya itu adalah wewenang mereka untuk menjawab, bukan dari kami. Karena kami hanya menerima adanya putusan, lalu kita sampaikan,” ucap Sacral.

Sementara itu, Ketua PKB Kota Tanjungpinang, Yandri Andrian saat ditanyai oleh tim Media ini terkait kasus yang menimpa Kadernya tersebut menjawab, “Saat ini kita hormati proses hukum yang berjalan. Dan menunggu putusan ingkrah terkait kasus yang menimpa saudari Rini Pratiwi,” ucap Yandri Andrian, Rabu (27/10/2021) melalui via Whatsapp sekitar pukul 09.39 Wib.

Seperti diketahui, Rini Pratiwi terpilih sebagai Wakil Rakyat pada Pemilihan Umum (Pemilu) periode 2019-2024 yang maju dari Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 2 Tanjungpinang Timur telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang dengan nomor putusan 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg, serta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum terhadap Pasal 68 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Divonis Pidana denda Rp. 5 Juta subsider 1 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Tanjungpinang.

Hal ini pun mendapat penguatan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru atas bersalahnya Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang menggunakan gelar palsu. (Tim).

Editor : Dina