Gubernur Nurdin Basirun Jawab Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kepri

Disejalankan Pengesahan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tanjungpinang, GK – Gubernur H Nurdin Basirun menghadiri rapat paripurna DPRD Kepri guna menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD 2017 di Kantor DPRD, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (3/7).

Dalam sambutan Nurdin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak dari masing masing fraksi DPRD Kepri yang telah memberikan pandangan dan catatan. Berdasarkan itu, pihaknya telah menyusun laporan dengan pedoman aturan yang berlaku.

Setelah mempelajari pandangan dan catatan dari para fraksi pada paripurna minggu lalu, Nurdin mengaku memiliki 4 tema jawaban secara garis besar. Susunan tema antara lain, pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pendapatan daerah, belanja daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum Nurdin menjelaskan bahwa terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara komulatif menurun, pemerintah tetap mengupayakan peningkatan. Begitu juga pengembangan sektor maritim, agrobisnis dan pariwisata, telah melakukan sejumlah peningkatan pembangunan infrastrkur.

“Terkait inflasi didaerah, Pemerintah terus mengupayakan menekan lajunya seperti membentuk Tim TPID untuk menciptakan stabilitas ekonomi,” terangnya.

Terkait pendapatan daerah, pada tahun 2017 pendapatan meningkat sebesar 11.57 persen. Dari Rp3.2 Triliyun telah mengalami peningkatan. “Pemerintah telah melakukan upaya strategis seperti optimalisasi PAD dan pajak, pelayanan samsat serta meningkatkan SDM melalui Bimtek,” terang Nurdin.

Kemudian, tentang penjabaran belanja serta pengelolaan keuangan daerah, pemerintah akan berupaya untuk mempertahankan dalam penyusunan yang sesuai kaidah. “Alokasi belanja juga akan diupayakan terus meningkat,” sambungnya.

Paripurna itu sendiri dilanjutkan juga dengan laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah sekaligus persetujuan DPRD menjadi Perda. Ranperda tersebut berguna bagi pemerintah agar lebih memaskimalkan pemanfaatan barang milik daerah.

Kembali Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengucapkan terima kasih kepada Pansus DPRD atas penyelesaian Ranperda tersebut. “Sebagai regulasi yang sesuai aturan, tata-tertib pengelolaan barang ini dapat menjadikan pendapatan daerah lebih meningkat,” ucap Nurdin.

Sementara itu, dalam laporan Tim Pansus, secara umum Rudi Chua menyampaikan bahwa pembahasan ranperda sendiri telah melalui berbagai tahapan. Didalam dokumen tersebut terdapat rekomendasi tertulis dari pansus untuk perbaikan ranperda tersebut.

“Ranperda itu sendiri dibuat untuk menjadi pedoman pemerintah agar kedepannya pengadministrian terhadap aset daerah lebih baik lagi,” kata Rudi.

Sebelum paripurna selesai, Ketua DPRD Jumaga Nadeak dan Gubernur Nurdin menandatangani dokumen Perda secara sombolis untuk ditindaklanjuti. Adapun perda tersebut tertuang dalam surat keputusan nomor 7 Tahun 2018. (*)

Sumber: Humas
Editor Narasi: Redaksi

621 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *