Fraksi DPRD Kepri Beri Catatan Atas LPP APBD 2017

Tanjungpinang, GK – Rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2017 mendapat catatan penting dari fraksi DPRD Kepri. Catatan di sampaikan pada pandangan umum yang diagendakan dalam rapat paripurna, Kamis (28/6).

Seperti dari fraksi Demokrat, melalui juru bicara Wan Norman Edi, meminta agar Provinsi Kepri harus lebih fokus dalam pemanfaatan aset daerah. Pemanfaatan yang dimaksud adalah dalam penyerapan anggaran perbulannya.

Juru bicara dari fraksi Demokrat Wan Norman Edi saat menyampaikan pandangan umum dan catatan fraksi

“Penggunaan harus ada pengaturan di dalam pendistribusian setiap bulan, agar penyerapan anggaran ini dapat membantu menggerakkan perekonomian daerah,” kata Wan Norman diruang rapat paripurna.

Syarafuddin Aluan menyalam Gubernur Nurdin Basirun seusai membacakan pandangan
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menerima berkas pandangan salah satu fraksi
Syukri Fahrial dari Fraksi Hanura membacakan pandangan terhadap LPP APBD 2017

“Begitu juga catatan dari fraksi PKS-PPP yang disampaikan lewat juru bicara, Sarafuddin Aluan. Dalam pandangan umum fraksi PKS-PPP memberi catatan agar APBD Kepri dapat mencerminkan prinsip dasar akuntabilitas dan transparan.

Kami juga meminta agar APBD kedepan merupakan penjabaran dari visi misi Gubernur. Sehingga, diakhir masa jabatan Gubernur, visi misi Gubernur dapat tercapai,” kata Aluan.

Selain itu, fraksi PKS-PPP juga memberikan catatan kepada Pemprov Kepri untuk memperhatikan rekemondasi BPK. Khusus untuk beasiswa, diharapkan lebih terarah dan tepat sasaran.

Catatan dari fraksi lainnya meminta agar Provinsi Kepri memberikan perhatian yang lebih kepada sektor perikanan dan kelauatan. Karena selama beberapa tahun kepemimpinan Nurdin dinilai minim dalam mengalokasi di sektor ini.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, pada hari Selasa mendatang (3/7) jadwalkan paripurna guna menerima jawaban dari pemerintah atas pandangan yang sudah disampaikan.

“Jawaban dalam bentuk tertulis, selanjutnya akan di bentuk panitia khusus terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 ini,” jelas Jumaga sebelum menutup agenda paripurna tersebut. (*)

Sumber: Humas

Editor: Redaksi

232 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *