Wali Kota Tanggapi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Batam

Batam, GK.com – Wali Kota Batam melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin menyampaikan tanggapan Wali Kota terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Kota Batam Tahun Anggaran (TA) 2019 yang sebelumnya telah disampaikan di Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Batam beberapa waktu lalu.

Sekda Kota Batam, Jefridin saat membacakan tanggapan Wali Kota terhadap pandangan dari Fraksi PDIP yang sebelumnya dibacakan oleh Budi Mardianto,SE.,MM, tentang pajak Hotel yang mengalami penurunan yaitu diakibatkan oleh rendahnya kunjungan dari Wisatawan lokal maupun Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam pada Tahun 2019.

“Target kita untuk kunjungan Wisatawan baik lokal, maupun Mancanegara di Tahun 2019 ini yaitu sebanyak 2,4 juta orang, namun hingga sampai bulan Juni ini, hal tersebut masih belum tercapai,” ucap Jefridin.

“Salah satu faktor terjadinya hal itu bisa saja dikarenakan oleh naiknya harga tiket pesawat,” ujarnya.

“Selanjutnya, hal lain yang perlu ditanggapi adalah terkait penerimaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tidak mengalami kenaikan, hal itu dikarenakan peralihan hak belum optimal seperti yang diharapkan, sehingga daya beli masyarakat belum stabil,” jelasnya.

Terkait alokasi anggaran kesehatan, Jefridin mengatakan bahwa, anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah diluar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), hal itu disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

“Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Batam akan tetap konsisten memenuhi anggaran kesehatan sebesar 10,31% dalam Ranperda Perubahan APBD TA 2019,” tegasnya.

Menanggapi Pandangan Umum dari Fraksi Golkar terkait dampak penurunan pendapatan, Jefridin mengatakan bahwa dampak tersebut akan berimbas pada perubahan pagu belanja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Oleh karena itu, perlu adanya perubahan di APBD TA 2019,” kata Jefridin.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Iman Setiawan SE.,MM menyampaikan, “berdasarkan ketentuan Pasal 152 Ayat 2 C Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Junto Pasal 15 Ayat 2vC, disebutkan fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas Ranperda tentang Perubahan APBD.

“Mengingat akan keterbatasan waktu, maka kita meminta badan anggaran segera melakukan pembahasan secara intensif, sehingga hasil pembahasan dapat dilaporkan pada badan anggaran DPRD Batam dalam Rapat Paripurna selanjutnya”. tutupnya.

Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Rabu (7/8) sekitar pukul 10.30 Wib itu di pimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Iman Setiawan, SE., MM dan diikuti oleh sekitar 28 anggota Dewan. (RZ).

Editor : Febri

Berbagi berita