Dalam RDP, Komisi I DPRD Batam Harapkan Pemeriksaan Impor Sampah Plastik Diperketat

Batam, GK.com Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Perizinan Masuknya Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kamis (1/8) pagi.

Dalam RDPU Lanjutan itu di pimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Batam Budi Mardianto, didampingi oleh anggota Dewan Yudi Kurnain.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto memaparkan temuan dalam sidak yang digelar di Perusahaan pengolah plastik di Batam beberapa waktu lalu, dimana saat itu ditemukannya berupa pembakaran limbah plastik yang dilakukan oleh pihak Perusahaan tersebut.

“Tindakan ini merupakan pelanggaran aturan berdasarkan temuan tersebut, maka dari itu, Komisi I menggelar kembali RDP dengan mengundang pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi hal tersebut,” ucap Budi Mardianto.

Namun sangat disayangkan, pada RDP tersebut, Perusahaan pengolah plastik yang di undang tidak hadir pada rapat itu. Meski demikian, Budi Mardianto tetap melanjutkan RDP tersebut bersama Instansi Pemko Batam terkait yang turut diundan.

Dikesempatan itu, pihaknya mempertanyakan kuota impor dan ekspor bahan baku plastik yang merujuk pada penjelasan data dari BC Batam.

Menurut Budi, persentasi impor tidaklah sebanding dengan jumlah ekspor produk plastik. Hal ini tentunya bisa menjadi indikasi tindakan melanggar aturan yang dilakukan oleh Perusahaan pengolah plastik terhadap limbah yang dihasilkan pada saat sidak DPRD Batam.

“Kami (DPRD) mengimbau pihak terkait agar lebih memperketat sistem dan pemeriksaan untuk import sampah plastik di Batam,” tegas Budi.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi BC Batam, Sumarna menyampaikan data dari Tahun 2010 hingga Juni 2019 terkait impor sampah plastik dan ekspor produk plastik.

Dirinya menjelaskan bahwa jumlah import saat ini mencapai angka 270 ribu ton, sedangkan jumlah ekspor hanya 122 ribu ton.

Hal tegas juga disampaikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam berkaitan tentang perketat pengawasan terhadap barang masuk ke Batam, yaitu dengan cara setiap kontainer berisikan plastik akan melalui jalur merah dan dicek statusnya.

“Harus ada tindakan, kita bareng-bareng bersama BC dan KLHK akan mengecek setiap barang masuk, begitu ada indikasi seperti kemarin, kita ekspor ulang,” jelas Kabid Pengawasan dan Penegakan Hukum DLH Batam, IP.

Dikatakan IP, dalam memperketat barang masuk, Pemerintah pusat saat ini sedang mengubah Permendagnya, karena masih ada Perusahan plastik yang saat ini masih beroperasi, pihaknya selalu mengawasi pelaporan-pelaporan Perusahaan, seperti pelaporan izin lingkungan air, limbah B3, dan lainnya.

“Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2013, sudah jelas bahwa DLH tidak membiarkan sampah masuk baik dari dalam maupun dari luar negeri”. terang IP.

Turut hadir dalam rapat tersebut, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, Bea Cukai Batam, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan Kota Batam. (Red).

Editor : Febri

 

 

Berbagi berita