Sidang PS Sengketa Lahan, Tergugat dilaporkan Perdata dan Pidana

Bintan, GK.com – Sengketa kepemillikan lahan di Desa Malang Rapat semakin terungkap pasca majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menggelar sidang Pemeriksaan Setempat (PS). Sidang dipimpin Jhonson Fredy Erson Sirait, SH bersama dua hakim lainya, Iriaty Khairul Ummah SH dan Hendah Karmila Dewi SH MH. Saat peninjauan lokasi tanah yang disengketakan, dilakukan penelusuran setiap batas bidang tanah juga sempadan, disaksikan langsung oleh masing-masing kuasa hukum penggugat maupun pihak tergugat.

Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari kamis (04/04) itu, menghadirkan saksi Djodi Wirahadikusuma, sebagai saksi sempadan. Djodi juga mengakui memiliki sertifikat diatas lahan seluas 2,5 hektar yang di klaim oleh H Danoer Yoesuf.

“Tanah saya tersebut sudah saya beli dari Salamah sebagai pemilik lahan awalnya sejak 2009 lalu dengan harga Rp30 juta,” ucap Djodi.

Kehadiran Djodi awalnya dipertanyakan oleh kuasa hukum. Berdasarkan keterangan Djodi, kepemilikan lahan seluas 2,5 hektar tersebut  atas nama Cristina Djodi (istri Djodi-red) dan saat ini menjadi bagian lahan yang bersengketa dan diklaim oleh tergugat  H Danoer Yoesoef

Berlangsungnya proses Sidang PS  sengketa lahan pada hari kamis (04/04) merupakan tindak lanjut perkara perdata antara tiga sebagai pihak penggugat, yakni Maimunah, Lina, dan Slaman melalui tim kuasa hukumnya, Eko Wahono SH dan Agus Riawantoro melawan H. Dahnoer Yoesoef beserta Abdul Bahrum, Sumini (Isteri Abd, Bahrum), H Usman S, Ny Yah (Isteri H. Usman S), Fanny Alfina dan Raf Mustika sebagai pihak tergugat melalui tim kuasa hukum mereka masing-masing.

Eko Wahono SH kuasa hukum penggugat mengatakan, selain kasus perdata, pihaknya juga telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian terkait dugaan kasus pemalsuan surat tanah seluas 2,5 hektar di Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan.

“Dari hasil penyidikan polisi, akhirnya dilakukan penetapan tersangka terhadap empat orang tersebut termasuk Danoer Yoesoef. sudah diberitahukan oleh penyidik Polda Kepri kepada kami selaku kuasa hukum pelapor sejak 7 Mei 2018 lalu,”kata Eko Supriyono, didampingi rekanya sesama pengacara, Agus Riawantoro SH.

Eko berharap, proses hukum laporan dugaan pemalsuan surat tanah juga segera dituntaskan oleh pihak kepolisian.

“Pasalnya laporan tersebut sudah kita buat sejak Mei 2016 lalu, namun penetapan tersangka ke empat orang itu baru diberitahukan penyidik Polda Kepri pada Mei 2018. Berkas perkaranya juga sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, namun hingga saat ini masih belum jelas tindak lanjutnya,” ujar Eko.

Lanjutnya, pada tanggal 1 Maret 2004, akte jual beli dibuat antara Bahrum dan Danoer Yoesuf, Feny Alfina anak dari Danoer Yoesuf antara Usman dan Feny 31 Juli 2008 No 282 disaksikan oleh PPAT Suryanto Wahyono.

“Tanahnya sudah di jual dan ngaku sudah beli dari Bahrum dan Usman, namun Bahrum dan Usman sampai saat ini tidak mengaku mereka pernah menjual dan menandatangani surat jual beli tersebut,” ujarnya.

Dia mengatakan selain laporan pidana tentang dugaan pemalsuan, kasus Perdatanya sudah disidangkan ke Pengadilan Negri Tanjungpinang atas nomor pendaftaran 52/G/PGT/08/2016.

“Saat persidangan pertama proses mediasi oleh hakim Usman mengaku tidak mengenal Danoer. Jika dilihat dari surat menyurat sampai jual beli pastinya keduanya saling kenal, tapi ini tidak, malah diam-diam tak kenal,” ungkapnya.

Agus Riawantoro SH, penasehat hukum alm Salenah menambahkan, dalam persidangan, H Bahrum membantah memiliki tanah diatas SKT milik Salenah.

”Jangankan sertifikat, alas hak saja, H Bahrum tidak punya. Dia juga tidak pernah menjumpai notaris di Kijang untuk jual beli tanah itu.”katanya.

sumber : radar kepri & istimewa
Foto. : istimewa
editor : edy

Berbagi berita