Tanjungpinang, GK.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Sidang Paripurna, Senin (25/3) beragendakan “Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2018 oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, Husnizar Hood di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Dompak itu, menyampaikan arah kebijakan umum pemerintahan setidaknya membuat visi, misi strategi, kebijakan dan prioritas untuk pengelolaan keuangan daerah setidaknya meliputi seperti pengelolaan pendapatan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi PAD serta permasalahan dan solusi.
Wakil Ketua II DPRD Kepri saat memimpin Sidang Paripurna.
Dikatakan oleh Husnizar Hood, untuk dapat dievaluasi bersama dengan DPRD, saat ini Gubernur Kepri telah menyampaikan pada buku laporan keterangan pertanggungjawabannya selaku Kepala Daerah Kepri Tahun Anggaran 2018, melalui surat Gubernur nomor 12/0508/BPPP/Set tertanggal 21 Maret 2019.
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dalam pidatonya menyampaikan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 yaitu disepakati pengembangan perikanan, pariwisata bahari dan industri unggulan.
Para OPD Kepri yang menghadiri Sidang Paripurna.
“APBD Kepri 2018 dianggarkan sebesar Rp 3,545 Triliun dengan realisasi mencapai Rp 3,409 Triliun lebih atau mencapai sekitar 98,60 persen,” ucap Nurdin.
“PAD yang semula telah ditargetkan sebesar Rp 1,142 Triliun lebih, terealisasi sekitar 1,217 Triliun atau mencapai 106,60 persen,” katanya.
Sementara itu, lanjut Nurdin menjelaskan, untuk dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 2,401 Triliun atau mencapai 94,85 persen dari target, sedangkan untuk pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan sebesar Rp 1,2 Milyar, dapat terealisasi sebesar 1,236 milyar atau 103 persen dari target yang ditetapkan.
“Silpa diasumsikan sebesar Rp 39,427 Milyar lebih, terealisasi sebesar 100 persen,” terang Nurdin.
Para anggota DPRD Kepri yang menghadiri Sidang Paripurna.
“Dalam hal ini tentunya tugas Pemerintah Daerah dalam RPJMD 2016-2021 sebagai indikator kinerja pembangunan Provinsi Kepri yang ditargetkan pada tahun 2018 sebanyak 330 indikator dari 39 urusan. Sementara 303 indikator dengan status capaian sangat tinggi, yakni 9 indikator berstatus tinggi, 6 berstatus sedang, 3 berstatus rendah, dan 9 indikator sangat rendah,” jelas Nurdin.
“Yang berstatus tinggi dan sangat tinggi ada sebanyak 312 indikator atau sebesar 94,55 persen. Tentunya capaian ini tidak terlepas dari dukungan yang sangat besar dari DPRD Kepri dan segenap elemen masyarakat, serta oleh segenap pimpinan OPD”. tutup Nurdin. (Red).
Editor : Milla
