Tanjungpinang Pemecah Rekor Nunggak Pembayaran BPJS Kesehatan Hingga 7 Milliar

Tanjungpinang. GK.com – Iuran pembayaran bagi para peserta Mandiri di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai dari tahun 2014 hingga diawal tahun 2019 ini tercatat menunggak hingga Rp 12 milliar.

Jumlah tunggakan tersebut berasal dari 5 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepri, yakni Kota Tanjungpinang, Bintan, Anambas, Lingga dan Natuna.

Untuk jumlah tunggakan iuran bagi para peserta BPJS Kesehatan terbesar banyak terdapat di Kota Tanjungpinang, yaitu mencapai hingga Rp 7 miliar, dan hal tersebut merupakan angka yang sangat luar biasa dibandingkan angka tunggakan di daerah lain.

Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Agusrianto di damping oleh Humas BPJS Kesehatan Melda saat ditemui media ini menjelaskan bahwa, peserta JKN-KIS atau Mandiri yang tidak membayar sampai di awal bulan Januari ini mencapai 50%, hal inilah yang menyebabkan jumlah tunggakan iuran tersebut jadi meningkat.

“Kami telah berupaya untuk menagih iuran peserta Mandiri melalui pemberitahuan pesan singkat (SMS), serta menghubungi melalui via telepon, bahkan langsung mendatangi kerumahnya guna untuk meminimalisirkan tunggakan iuran tersebut,” katanya kepada awak media ini di Ruang Tamu kantor BPJS Kesehatan, Jum’at (11/01), pukul 10.30 Wib.

Dikatakan Agusrianto, saat ini tingkat kesadaran bagi masyarakat kita dalam membayar tunggakan-tunggakan yang ada cukup sedikit, berbagai alasan yang kami terima dari masyarakat saat menagih pembayaran tersebut, salah satunya dengan memberikan jawaban tidak memiliki uang untuk membayar iuran itu.

“Itulah yang membuat salah satunya BPJS Kesehatan mengnonaktifkan sementara kartu BPJS Kesehatan teresut,” jelasnya.

“Saya berharap semoga kedepannya masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya membayar iuran tersebut, serta kedepannya target kepesertaan BPJS Kesehatan dapat tercapai, dan sinergitas antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah setempat dapat terus berkerjasama dalam menangani masyarakat yang kurang sadar dalam membayar iuran tersebut”. tutup Agus. (RZ).